Materi SKB Formasi Analis Perkara Peradilan CPNS 2024

SKB CPNS merupakan tes dengan tujuan untuk mengukur kompetensi dan kemampuan peserta di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar. SKB setiap formasi memiliki model soal hingga materi yang berbeda-beda karena tesnya lebih spesifik dan menyesuaikan posisi yang dilamar di instansi. Berikut ini adalah materi SKB CPNS 2024 untuk Formasi Analis Perkara Peradilan.

Kemampuan umum:

• Pasal 24 UUD 1945
• UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
• UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)
• UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)
• UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
• UU 30/2014 (Peradilan TUN) 8 UU 31/1997 (Peradilan Militor)
• UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor) 10 UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)
• UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)
• UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)
• UU 26/2000 (Pengadilan HAM)
• UU 11/2012 (Pengadilan Anak)
• UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)
• UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah)

Kemampuan khusus:

• Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
• Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
• Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
• Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
• Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
• KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/ KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual). UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
• Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
• Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
• Sistem pembuktian dalam perkara pidana
• Sistem pembuktian dalam perkara perdata
• Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
• Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
• Bantuan hukum (Posbakum)
• Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
• Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)

Itulah materi SKB CPNS 2024 untuk formasi Analis Perkara Peradilan, tunggu informasi lengkap lainnya di smartcpns.id